Selaraskan Program 2014 Se-Riau

Selaraskan Program 2014 se-Riau


PEKANBARU-Pelaksanaan program anggaran 2014 mendatang, Dinas Koperasi dan UKM Riau menyelaraskan program kegiatan dengan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota. Ini dimaksudkan agar program yang dilakukan sejalan dan dilakukan secara bersama dengan konsep budget sharing. Selaraskan Hal tersebut disampaikan Kepala Diskop dan UKM Riau, HR Indra Bangsawan di Pekanbaru, Kamis (14/3), pada rapat koordinasi program pemberdayaan Koperasi dan UKM se-Riau, dalam rangka penyelarasan program Koperasi dan UKM.
Menurutnya, agar program Dinas Koperasi tepat sasaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang maka pemberdayaan UKM dan Koperasi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi harus dilakukan secara bersama-sama antara provinsi dan kabupaten/kota.
Dan ini sudah dilakukan dalam beberapa tahun lalu dalam kerja sama pembinaan petugas pendamping Koperasi dan UKM se-Riau dengan mengangkat 163 petugas tenaga pendamping dan telah ditempatkan di 163 kecamatan di Riau. 

 

"Dengan rakor ini, pada intinya kita inginkan koperasi yang sehat di Riau ke depannya terus bertambah. Untuk mencapai sasaran itu, tentunya kabupaten/kota juga ikut mengalokasikan anggaran pada kegiatan yang sama," jelasnya.
Sehingga, rapat koordinasi program ini diharapkan dapat mewujudkan usulan rencana program atau kegiatan sharing dengan kabupaten/kota tahun anggaran 2014. Program sharing dimaksud dapat mengatasi masalah yang menyangkut koperasi dan UKM.
Karena bagaimanapun, pemberdayaan koperasi dan UKM bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab itu, diharapkan program provinsi dijabarkan lebih lanjut pada program KUKM kabupaten/kota sehingga dapat menjawab kebutuhan, berjalan lebih terarah, fokus dan terpadu.

"Diskop Riau berkomitmen menjadikan koperasi dan UKM menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan bangsa. Itu tentu harus dilakukan dengan satu hati dan satu suara dalam membangun ekonomi negeri melalui koperasi dan UKM," tambahnya.
Hal ini dikarenakan koperasi dan UKM memiliki peran yang sangat strategis karena fungsinya sebagai Badan Usaha yang dapat menaungi dan mempersatukan rakyat kecil dalam menggerakan ekonomi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian program antara provinsi, kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat, sehingga program pemberdayaan berjalan lebih baik.

Koperasi Cahaya Multi Indonusa juga akan menyelaraskan Program Koperasi dengan Program-program Pemerintah yang bertujuan sesuai Visi dan Misi Koperasi Cahaya Multi Indonusa.